Serang, hipotesa.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) melakukan aksi unjuk rasa di depan Rumah Dinas Gubernur Banten. Jumat (30/4/2021).
Dalam aksinya, mereka menilai Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, telah gagal membuktikan komitennya dalam memberantas korupsi di Banten.
Baca Juga
Koordinator Umum KMS 30 Fikri Maswandi, mengatakan sepanjang sejarahnya, tindak pidana korupsi selalu memperparah keadaan masyarakat.
“Pemprov gagap dalam menjelaskan anggaran yang dialokasikan untuk segala kebutuhan kerja Pemprov pada masyarakat. Ketidaktransparan Pemprov membawa terjadinya korupsi di Banten,” kata Fikri melalui rilis yang diterima hipotesa.id
Padahal, menurut Fikri, Pemerintah Provinsi Banten selalu menggembar-gemborkan komitmennya melawan korupsi di wilayah Banten serta mereformasi birokrasi.
“Tapi nyatanya, kasus korupsi malah bertambah. Kasus korupsi dana hibah pondok pesantren senilai Rp117 miliar serta UPT Samsat Malingping senilai Rp4,6 miliar, menambah daftar panjang sejarah buruk Provinsi Banten. WH-Andika sebagai gubernur dan wakil gubernur tidak bisa menjelaskan arti dari kata korupsi pada bawahannya,” ucapnya.
Tak hanya itu, langkah Gubernur Banten Wahidin Halim yang telah melaporkan langsung kasus dana hibah pondok pesantren dinilai Fikri sebagai ajang pencitraan.
“Dalam situasi demikian, seolah WH-Andika ingin cuci tangan. seolah tidak merasa bersalah, padahal bentuk semua kerja Pemprov Banten mestinya menjadi tanggung jawab kepala daerah,” sambungnya.
Masih kata Fikri, kasus korupsi yang saat ini terjadi di Banten, bertolak belakang dengan penghargaan yang diberikan KPK kepada Banten pada 9 Desember 2019, sebagai daerah yang mampu mengimplementasikan pencegahan korupsi melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK dalam beberapa tahun terakhir.
“Ironis sekali kalau masih disematkan pada Pemprov Banten yang mempunyai naluri niat mereformasi birokrasi bebas korupsi. WH-Andika dalam hal ini amat sangat tidak betul dalam mengimplementasi kan visi- misinya yang ingin good governance bebas korupsi,” tutupnya.
Reporter: Birin Sinichi
Editor: Bd Chandra
