Cilegon, hipotesa.id – Dewan Penasehat Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kota Cilegon Masmunir Bratakusuma, menyayangkan kegaduhan akibat insiden diusirnya Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim, yang dilakukan oleh Bambang Haryadi saat rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (14/02/22) kemarin.
Menurutnya, dalam agenda rapat yang cukup penting pernyataan ‘maling teriak maling’ yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi. Seharusnya tidak perlu dilontarkan, sehingga tidak memicu reaksi yang berujung pengusiran.
“Wajar saja sebagai manusia bereaksi dan melakukan suatu klarifikasi, bukan malah langsung di usir. Seharusnya mitra kerja harus di berikan contoh, bukan langsung marah kemudian mengusir, itu tindakan yang saya kira cukup berlebihan,” jelas Dewan Penasehat Himpunan Pengusaha KAHMI, Masmunir Bratakusuma malalui rilis tertulis, Rabu, (16/02/22).
Apa yang dilontarkan Bambang sebagai anggota dewan tidaklah elok. Sebab, proyek pabrik baja tanur tiup (blast furnace) itu sudah ada jauh sebelum era Silmy menjabat, yakni pada periode 2012-2013. Sedangkan, Silmy baru didapuk menjadi pucuk pimpinan pada 2018 lalu.
Justru, menurutnya sudah banyak transformasi yang dilakukan emiten produsen baja dengan kode saham KRAS tersebut di bawah komando Silmy Karim.
“Perubahan dan pencapaian yang dilakukan oleh manajemen Krakatau Steel selama 3 tahun ke belakang yang dari 8 tahunan merugi sekarang sudah 2 tahun terakhir mulai membaik. Harusnya mendapatkan apresiasi bukan malah kata-kata yang bernada sumir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Masmunir berharap tindakan serupa tidak kembali terjadi dalam rapat-rapat penting yang disaksikan langsung oleh masyarakat.
“Kita berharap anggota DPR tidak kembali lagi bersikap seperti itu, jika terjadi kesalahpahaman saat rapat seharusnya klarifikasi dan ada mekanisme lainnya bukan mengusir mitra rapat,” pungkasnya.
