Opini, hipotesa.id- Sebagai mahasiswa yang juga anak seorang buruh/pekerja swasta, saya melihat Tapera sebagai manifestasi dari kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Seolah tak cukup dengan berbagai pajak yang dipungut dari berbagai lapisan dan kategori sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah tampak hobi berbisnis dengan rakyat.
kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah
Tapera adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah lebih fokus pada menciptakan bisnis baru daripada memberikan jaminan sosial yang efektif. Saya berpendapat bahwa pemerintah terus menambah beban rakyat melalui berbagai kebijakan yang seolah-olah menguntungkan, namun pada kenyataannya, membebani rakyat secara finansial.
Contoh Kasus BPJS
BPJS JKN/KIS yang seharusnya menyediakan layanan kesehatan gratis, menurut saya, malah menjadi beban tambahan bagi rakyat dengan iuran yang harus dibayar sendiri. Pemerintah terlihat berhasil memanfaatkan BPJS sebagai cara untuk menambah pemasukan. Hal ini kemudian memotivasi mereka untuk menciptakan skema serupa seperti Tapera.
Beban Pajak dan Iuran
Rakyat sudah dibebani berbagai macam potongan dari penghasilan mereka, seperti pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan kini Tapera. Potongan-potongan ini dirasakan sangat memberatkan, terutama bagi buruh dan pekerja swasta dengan penghasilan yang tidak seberapa.
Kebutuhan Rakyat yang Lebih Mendesak
Menurut saya, kebutuhan utama rakyat saat ini bukanlah perumahan, tetapi lebih pada stabilitas lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok yang terjangkau. Tingginya angka pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan adalah kecemasan utama rakyat. Selain itu, harga bahan pokok yang terus berubah-ubah menambah beban ekonomi masyarakat.
Angka kemiskinan yang dikatakan turun sebenarnya hanya fatamorgana. Pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, banyak masyarakat mulai usia 20 tahun sudah banyak yang mengalami masalah dalam BI Checking. Apakah kita masih ingin menambah beban rakyat dengan Tapera? Masihkah kita ingin melanjutkan tipu daya ini?
